Bupati Kepulauan Meranti, Provinsi Riau M Adil diwawancarai wartawan di sela-sela acara pemusnahan barang bukti minuman keras, daun ganja, dan knalpot bronk di halaman depan Mapolda Riau Jalan Pattimura 13 Pekanbaru, Kamis (29/12/2022). (Aznil Fajri/Detak

Pekanbaru, Detak Indonesia--Bupati Kepulauan Meranti, Riau, M Adil dipanggil Kapolda Riau sehubungan sebelumnya M Adil tak mengikuti sesi foto bersama dengan Bupati/Wali Kota se Riau dan Kapolda Riau Irjen M Iqbal di sela-sela acara Pemusnahan barang bukti minuman keras, daun ganja, dan knalpot bronk di halaman depan Mapolda Riau Jalan Pattimura 13 Pekanbaru, Kamis (29/12/2022).

Petugas protokoler memanggil berkali-kali Bupati Meranti M Adil untuk sesi foto bersama Kapolda Riau dan sejumlah Bupati/Wali Kota se Riau di acara tersebut. Namun M Adil melewatkan sesi foto bersama tersebut. Rupanya Bupati Meranti Riau M Adil yang sedang viral di media akhir-akhir ini sedang diwawancara sejumlah wartawan. 

Usai diwawancara wartawan itu Kapolda Riau memanggil M Adil dan M Adil menyongsong menemui serta bersalaman akrab dengan Kapolda Riau Irjen Pol M Iqbal. Nampak juga antara Bupati Meranti M Adil dengan Gubernur Riau Syamsuar saling berjauhan dan keduanya nampak tak mendekat sejak berpolemik di media akhir-akhir ini. Setelah Gubernur Riau Syamsuar pergi naik mobil dinasnya meninggalkan halaman depan Mapolda Riau itu lebih awal, nampak Bupati Meranti M Adil merapat ke Kapolda Riau Irjen M Iqbal sambil tersenyum akrab keduanya. 

Kepada wartawan, M Adil menjelaskan  kengototannya meminta Dana Bagi Hasil (DBH) Migas lebih kepada Pemerintah Pusat. Jika tak respon juga,  maka M Adil mengatakan akan meng-gas lagi (meributkan, red) masalah ini sambil dia mengepalkan tangannya. Hal itu disampaikannya di sela-sela kunjungannya menghadiri gelar Alutsista di Mapolda Riau, Jalqn Pattimura 13 Pekanbaru, Kamis (29/12/2022).

Menurut adil, ada kekurangan DBH yang akan dibayarkan dari pemerintah pusat yang sebelumnya 60 dolar ASper barel menjadi 100 dolar AS perbarel.

Kapolda Riau Irjen Muhammad Iqbal (kanan) didampingi Kabid Humas Kombes Sunarto (kiri).

"DBH pasti dibayarkan, karena ada yang namanya kurang bayar, yang jelas dari 60 menjadi 100 dolar. Artinya ada kekurangan dan diakui. Yang jelas untuk 2022 kan 60 dolar tapi sekarang sudah 100 dolar," tegas M Adil.

Dijelaskan Adil, untuk nominal yang harus dibayarkan masih menunggu audit Maret 2023 mendatang. 

"Kita minta per tiga bulan sekali diadakan pertemuan supaya ke depannya kita bisa lebih tahu dan nggak perlu ribut-ribut lagi," tegasnya.

Ia berharap kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri dapat memberikan perhatian lebih terkait kemiskinan ekstrem di Kepulauan Meranti.

"Makanya harapan kami itu Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, kami kan miskin ekstrem, seharusnya di kasih porsi yang lebih," harapnya. 

Dilansir dari CNN Indonesia 2022, Kepulauan Meranti menerima DBH sebesar Rp114 miliar dengan hitungan harga minyak 60 dolar AS per barel. Padahal dengan merujuk pada pidato Jokowi, pembahasan APBD Meranti 2023 menggunakan asumsi harga minyak dunia naik menjadi 100 dolar AS per barel.

Kapolda Riau Irjen Pol M Iqbal foto bersama jajaran Kapolres/Kapolresta se Provinsi Riau

Oleh karena itu, di hadapan Direktur Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman, Adil meminta Kemenkeu memberikan jatah DBH migas 2023 menggunakan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel.

Adil meyakini produksi minyak tahun depan naik mencapai 9.000 per barel. Terlebih, pada 2022 ada 13 sumur yang dibor dan pada tahun mendatang bertambah menjadi 19 sumur.

"Tapi kenapa minyak kami bertambah, liftingnya naik, duitnya makin sedikit. Bagaimana perhitungan asumsinya, kok naiknya cuma Rp700 juta," ujar Adil seperti dikutip dari situs resmi Kabupaten Meranti, Riau yang diunggah Jumat (9/12/2022).

Ia juga mengeluh permintaannya untuk berdiskusi mengenai kejelasan DBH kerap dilakukan secara online. Hal itu sangat berbeda saat ia bisa berdiskusi langsung dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta beberapa waktu lalu.

"Ini untuk Pak Dirjen ketahui, berulang kali saya sampai 3 kali menyurati ibu menteri (Menkeu Sri Mulyani) untuk audiensi. Tapi alasannya Menteri Keuangan mintanya online, online, online. Kalau dituntut untuk pendapatan bertambah, untuk kami sudah bertambah cukup besar. Kami ngadu ke Kemendagri kok bisa offline," katanya. 

Viral Diberitakan di Media

Seperti viral diberitakan media sebelumnya, Bupati Kepulauan Meranti, Riau M Adil menjadi sorotan setelah menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai iblis dan setan dalam Rapat Koordinasi Nasional Optimalisasi Pendapatan Daerah, di Pekanbaru, Riau, pada Kamis (8/12/2022). Dia juga turut mengancam untuk angkat senjata dan bergabung dengan Malaysia jika pemerintah pusat tidak membagi dana bagi hasil (DBH) minyak bumi secara tidak adil. Lantas siapa sebenarnya sosok M Adil? 

Adil merupakan pria kelahiran 18 April 50 tahun lalu. Dia menjabat sebagai Bupati Kepulauan Meranti sejak 2021 hingga 2024 mendatang. 

Sebelum duduk di kursi nomor 1 Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau,  dia mengawali karier politiknya dengan masuk sebagai legislator di DPRD Kabupaten Bengkalis pada periode 2009-2014. Dia kemudian menjadi legislator di DPRD Riau pada 2014-2018 saat masih tergabung dalam Partai Hanura. Pada 2018 dia berganti partai dan masuk ke PKB. Dia kembali terpilih sebagai Anggota DPRD Riau untuk periode 2019-2024. Di tagun 2020 terpilih jadi Bupati Kepulauan Meranti Riau. 

Namun, di tengah-tengah masa baktinya dia memutuskan mundur dan maju sebagai calon Bupati Meranti Riau dan menang pada 2021 silam. Dia menamatkan pendidikan sarjana dan magisternya di Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. 

Bupati Kepulauan Meranti M Adil ini mendapat sorotan usai menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai iblis dan setan dalam Rapat Koordinasi Nasional Optimalisasi Pendapatan Daerah, di Pekanbaru, Riau,  Kamis lalu (8/12/2022). Tak hanya menyebut Kemenkeu dengan kata-kata kasar, Bupati Meranti juga mengancam akan mengangkat senjata dan bergabung dengan Malaysia.

“Pertanyaannya, minyaknya banyak duitnya besar, kok dapatnya malah berkurang. Ini kenapa? Apakah uang saya dibagi di seluruh Indonesia? Makanya maksud saya, kalau bapak nggak mau ngurus kami, pusat tidak mau mengurus Meranti, kasih kan kami ke negeri sebelah (Malaysia),” tegasnya. 

Adil meminta pemerintah untuk menghentikan pengeboran di wilayahnya, apabila tidak ada penambahan dana bagi wilayahnya. Di tambah lagi, BPS mencatat Meranti sebagai salah satu daerah termiskin di Indonesia dengan jumlah penduduk miskin di kabupaten tersebut mencapai 25,68 persen pada Maret 2021. (azf)