Kondisi hutan Gunung Sahilan Kampar Riau memprihatinkan, Gakkum LHK Pusat diminta turun. (ist)

Gunung Sahilan, Detak Indonesia--Dewan Pengurus Daerah (DPD) Tingkat I Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau kembali mengajak dan menyerukan, agar Tim Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Pusat turun ke Kabupaten Kampar, Riau khususnya di Kawasan Kecamatan Kampar Kiri, di Kenegerian Gunung Sahilan Darussalam.

Hal itu perlu disampaikan, pasca masih ditemukannya dugaan praktik haram kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan di Kawasan Penyangga dari Keberadaan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).

DPD KNPI Provinsi Riau secara tegas mengatakan, bahwa pihaknya segera mempersiapkan Laporan Resmi terhadap kondisi tersebut. Karena sudah terlalu lama Hutan Desa di seluruh wilayah Provinsi Riau seperti tak bertuan, bahkan oknum Aparat Penegak Hukum cenderung menjadi "pemain sandiwaranya".

"Wahai kalian para pelaku Perusak Areal HPHD, segeralah bertobat! Tanah Ulayat di Kenegerian Gunung Sahilan ini adalah Hak Komunal untuk Kesejahteraan Anak Kemenakan dan tidak dapat dipindahtangankan. Hak Komunal itu tak bisa dihibahkan oleh siapapun! Tolong kami Buk Menteri, turunkan Tim Gakkum KLHK Pusat," tegas Larshen Yunus.

Ketua KNPI Provinsi Riau itu katakan, bahwa kasus tentang perambahan dan perampasan Wilayah Kelola Hutan Desa sudah sangat merebak! Praktik haram itu semakin lama, semakin merajalela. Hanya sikap kepedulian yang dapat menyelamatkan kondisi tersebut.

"Tolong Kami Buk Menteri dan Pak Dirjen Gakkum KLHK Pusat. Sepertinya hanya kepada kalian permasalahan ini bisa diselesaikan. Jangan sampai kami surati Bapak Presiden Jokowi. Bahwa masih banyak para mafia tanah dan lahan di Republik ini, wabbilkhusus di Kenagerian Gunung Sahilan Darussalam Kabupaten Kampar ini. Ayo sikat!" ajak Ketua KNPI Riau jebolan Sekolah Vokasi Mediator dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

Senin (6/3/2023) Ketua Larshen Yunus dan Tim Advokasi Hukum DPD KNPI Provinsi Riau segera bergegas untuk mempersiapkan laporan resminya, sekaligus merilis nama-nama kelompok mafia yang sudah sangat sering merusak tatanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di seluruh Wilayah Provinsi Riau ini. (*/di)