Pekanbaru, Detak Indonesia -- Ketua Panitia Kerja (Panja) Mafia Tanah DPR RI, Junimart Girsang mendesak agar Kementerian ATR/BPN tidak merealisasikan permohonan PT Duta Swakarya Indah ( PT DSI) yang meminta untuk membatalkan ribuan sertifikat hak milik masyarakat Koto Gasib, Dayun dan Mempura, di Kabupaten Siak Riau yang bersengketa dengan PT Duta Swakarya Indah (DSI).

Hal itu perlu disikapi jika Kementerian ATR/BPN tidak ingin dianggap sebagai bagian dari kelompok mafia tanah.

"Saya sampaikan kepada Pak Dirjen Sengketa supaya tidak pernah membatalkan sertifikat milik masyarakat kecuali atas keputusan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dan pertanahan masuk menjadi bagian dalam perkara itu. Karena kalau itu dilakukan, dibatalkan oleh ATR BPN, maka ATR BPN menjadi salah satu yang masuk ke dalam Mafia Pertanahan," kata Junimart.

 

Dia juga menyebut, kasus konflik pertanahan antara PT Duta Swakarya Indah (DSI) dengan masyarakat Koto Gasib, Dayun dan Mempura, Kabupaten Siak, di Riau telah mendapat atensi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui KSP dan Kompolnas.

Hal ini disampaikan Junimart Girsang pada rapat evaluasi mafia pertanahan di Provinsi Riau, Senin lalu (26/6/2023). Selain kasus PT DSI, Junimart juga membahas dugaan penggelapan 2.500 hektare lahan pertanian milik masyarakat Suku Sakai.

"Kedua kasus itu sudah mendapat atensi dari Presiden, tetapi kenapa di bawah penyelesaiannya super lamban. Sebenarnya ada apa?," tanya Junimart Girsang.

Selain itu, Junimart yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR itu juga mendesak agar personel Polri yang selama ini diperbantukan oleh pihak PT DSI menjaga lahan yang menjadi objek sengketa segera ditarik.

 

"Kami mendesak Kepolisian yang menjaga lahan masyarakat tersebut atas permintaan PT DSI untuk ditarik tanpa syarat dari lokasi tanah rakyat, termasuk menertibkan orang-orang yang menjaga lahan tersebut dengan tanpa syarat karena menurut informasi dari ATR/ BPN Riau PT DSI tidak pernah mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan menyangkut kepemilikan," desaknya.

Dia juga mendesak agar semua pihak yang tergabung dalam Satgas Mafia Tanah di Provinsi Riau untuk bersikap profesional dalam menyelesaikan masalah-masalah pertanahan yang terjadi.

"Sudah menjadi rahasia umum, konflik agraria dan mafia pertanahan di Riau ini sangat tinggi. Karenanya Satgas mafia pertanahan harus peka dan dapat dengan cepat menyelesaikan semua kasus-kasus pertanahan yang terjadi, jangan menjadi pem backup pengusaha,” tandas politisi PDI-Perjuangan itu.

 

Untuk kasus penggelapan 2.500 hektar lahan pertanian milik masyarakat Suku Sakai di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Junimart Girsang menyebut masyarakat yang menjadi korban telah menyerahkan seluruh bukti-bukti penggelapan oleh kelompok mafia tanah ke  Mentri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto.

"Kantor Staf Presiden (KSP) juga telah menyurati seluruh elemen satuan tugas (Satgas) mafia tanah di Riau untuk segera melakukan pengembalian tanah tersebut. Pertanyaan saya, sudah sampai dimana penanganan atas aduan masyarakat ini. Bukti bahwa lahan pertanian itu milik masyarakat Suku Sakai sudah diserahkan. Sudah 27 tahun berdiri kebun sawit di atas lahan itu dan kebun itu juga masih mengatasnamakan kelompok tani masyarakat Suku Sakai. Tetapi faktanya tidak ada satu orangpun masyarakat Suku Sakai yang memilikinya, melainkan hanya pengusaha dan informasinya mafia tanah saja," pungkas Junimart. (*/tim)