APK Kabupaten PALI Sumsel Surati Pemkab PALI terkait Permasalahan dengan PT Aburahmi

Kamis, 24 Agustus 2023 - 15:47:30 WIB

Pengurus Aliansi Pejuang Keadilan Kabupaten PALI Provinsi Sumatera Selatan melayangkan surat kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PALI terkait permasalahan masyarakat Desa Air Itam Penukal dengan PT Aburahmi, Rabu (23/8/2023). (ist)

PALI, Detak Indonesia -- Aliansi Pejuang Keadilan (APK) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) terus memperjuangkan hak masyarakat Desa Air Itam Penukal terhadap permasalahan yang tak kunjung selesai dengan PT Aburahmi.

Bahkan, para pengurus Aliansi Pejuang Keadilan Kabupaten PALI telah melayangkan surat kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PALI pada Rabu, (23/8/2023) terkait permasalahan masyarakat Desa Air Itam Penukal dengan PT Aburahmi.

"Pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 surat telah kami layangkan ke Pemkab PALI dengan tembusan yakni ke Gubernur Sumatera Selatan dan Presiden RI Jokowi," ungkap pengurus Aliansi Pejuang Keadilan Kabupaten PALI kepada wartawan, Kamis (24/8/2023).

"Surat yang dilayangkan kali ini (ke Pemkab PALI) atas saran dari Ketua DPRD Kabupaten PALI, Asri AG berserta anggota Dewan yang hadir ketika dilakukan mediasi antara Aliansi Pejuang Keadilan dengan pihak PT Aburahmi di kantor DPRD Kabupaten PALI pada hari Senin (14/8/2023) lalu," ujarnya menambahkan.

Pengurus Aliansi Pejuang Keadilan Kabupaten PALI bersama PT Aburahmi saat memenuhi panggilan DPRD Kabupaten PALI dalam mediasi beberapa waktu lalu. (ist)

 

Karena dalam mediasi tersebut, kata dia, pihak perusahaan (PT Aburahmi) mempunyai alibi yang tidak masuk "akal".

"Mereka (PT Aburahmi) berdalih bahwa ukur ulang pernah dilakukan oleh TopDam Sriwijaya, namun tidak ada bukti yang jelas. Bahkan berita acara pun tidak bisa dibuktikan di dalam mediasi beberapa waktu yang lalu di ruang rapat DPRD Kab PALI," katanya.

Keinginan dari pada masyarakat (Desa Air Itam Penukal), kata dia, hanya ini PT Aburahmi untuk kembali ke perjanjian pada awal tahun 2006 yaitu 50 persen -50 persen.

"Jika inti yang sudah ada HGU 1.862, dan plasma yang sudah ada SHM 1.400-nya, berarti inti melebihi plasma sebanyak 462 hektare. Dikarenakan dalam perjanjian pada awal tahun 2006 harus 50 persen-50 persen," ujarnya.

 

"Dari jumlah kelebihan lahan 462 hektare. Maka yang harus dikembalikan kepada masyarakat Desa Air Itam Penukal yang perlu mendapatkan haknya sebanyak 231 hektare," katanya.

Masyarakat Desa Air Itam Penukal, kata dia, mengharapkan PT Aburahmi agar melakukan ukur ulang dengan didampingi pihak terkait dan independent.

"Hal itu untuk menghindari terjadinya kekisruhan di tengah masyarakat dikemudian hari," pungkasnya. (sep/tim)