Loading...
PT PSJ tak mau penuhi panggilan kejaksaan

Tommy Apresiasi Langkah Kejari Pelalawan Eksekusi Pidana Pokok Senilai Rp5 Miliar PT PSJ

Di Baca : 721 Kali
Proses eksekusi lahan kebun sawit PT Peputra Supra Jaya 3.323 ha milik Maryana alias Tintin di Desa Pangkalan Gondai Langgam Kabupaten Pelalawan Riau, Senin 13 Januari 2020.(foto ist)

Langgam, Detak Indonesia--Tommy Freddy Simanungkalit SKom SH selaku Penggiat Lingkungan, mengapresiasi langkah Kejari Pelalawan Riau dalam melaksanakan eksekusi pidana pokok senilai Rp5 miliar terhadap PT Peputra Supra Jaya (PSJ). 

Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menjatuhkan vonis bersalah terhadap PT PSJ dalam kasus koorporasi penanaman dan pembibitan sawit tanpa izin di Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Riau.

"Kita sangat apresiasi terhadap langkah Kejari Pelalawan yang telah melaksanakan eksekusi mengenai pidana pokok senilai Rp5 miliar terhadap perusahaan itu," ujarnya kepada wartawan, Jumat (17/01/2020).

Menurutnya, langkah ini sudah sangat tepat, di samping Kejari Pelalawan beserta aparat TNI dan Polri juga dari Balai Gakkum Kehutanan, Dinas LHK Riau serta Brimob Polda Riau yang turut dalam pengawasan dan pengaman proses kegiatan pelaksanaan eksekusi terhadap lahan seluas 3.323 hektare yang dirampas untuk negara. 

"Saat ini petugas telah berhasil melakukan eksekusi dengan melakukan penumbangan tanaman kepala sawit sekitar 8 hektare di kawasan itu," rincinya.

Sebelumnya, Kajari Pelalawan Nophy T Suoth SH MH melalui Kasi Pidum Kejari Pelalawan, Agus Kurniawan SH MH menjelaskan eksekusi ini sesuai dengan amar putusan Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan vonis bersalah terhadap PT Peputra Supra Jaya (PSJ) dalam kasus koorporasi penanaman dan pembibitan sawit tanpa izin.

"Kita dari pihak Kejaksaan Negeri Pelalawan telah melaksanakan eksekusi administrasi terhadap lahan seluas 3.323 ha, pada 16 Desember 2019. Jaksa juga akan melakukan eksekusi pada pidana pokoknya yaitu denda sebesar Rp 5 miliar, karena yang menjadi terpidana dalam kasus ini adalah koorporasinya yaitu PT PSJ," katanya.

“Kita sudah menindaklanjuti eksekusi pidana pokok ini. Kejaksaan sudah beberapa kali melakukan pemanggilan terhadap pimpinan PT PSJ namun sampai hari ini mereka belum memenuhi panggilan dari kejaksaan,” tambahnya lagi.

Selian itu, rencananya pihak kejaksaan akan melakukan pemanggilan kembali terhadap perusahaan itu. Sedangkan jika pihak PT PSJ tidak juga mau memenuhi panggilan kejaksaan, maka pihak kejaksaan akan meminta petunjuk dari Kejaksaan Tinggi Riau dan juga Kejaksaan Agung. 

"Jadi intinya mengenai denda ini kita akan upayakan agar pihak PSJ mau dan taat dalam membayarkan denda ini,” tuturnya.

Sementara, terkait vonis bebas dalam sidang tingkat pertama di Pengadilan Negeri Pelalawan. Di mana putusan memenangkan pihak PT PSJ, JPU langsung mengajukan kasasi ke MA. Alhasil, Kasasi atas  PT PSJ disetujui oleh MA, dan terbukti mengelola lahan perkebunan tanpa mengantongi izin usaha perkebunan (IUP) yang mencapai ratusan hektare di kawasan itu.

Seperti diberitakan, bahwa PT PSJ dalam kasus korporasi, dan penanaman sawit tanpa izin divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Pelalawan pada tahun lalu. Saat itu, sidang dipimpin oleh I Dewa Gede Budi Dharma Asmara SH MH yang didampingi dua hakim anggota Andry Eswin Sugandi Oetara SH MH dan Nurrahmi SH dibantu oleh Panitera Pengganti Aliludin SH.(*/di)



[Ikuti Terus Detakindonesia.co.id Melalui Sosial Media]






Berita Lainnya...

Tulis Komentar