LAPORKAN APARAT DI ROHIL RIAU BERTINDAK SEWENANG-WENANG

Masyarakat Petani Rohil Mengadu ke DPR RI

Jakarta, Detak Indonesia--Anggota Komisi IV DPR RI Ir Effendi Sianipar dan Anggota Komisi 11 DPR RI Marsiaman Saragih menerima pengaduan masyarakat petani dari Desa Airhitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokanhilir, Riau, di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Senin (6/9/2021).

Didampingi Pimpinan Kantor Hukum Mediator dan Pendampingan Publik Satya Wicaksana Pekanbaru Larshen Yunus dan Sekretarisnya Saipul N Lubis, Ny Christina (Tina) isteri dari petani sawit Rudianto Sianturi serta petani sawit yang diancam pistol oleh oknum polisi, petaninya Poniman Matondang melaporkan tindakan kesewenang-wenangan aparat Polres Rokanhilir Riau.

Rombongan diterima di ruang kerja khusus Ir Effendi Sianipar di Fraksi PDI Perjuangan, sedangkan anggota DPR RI Marsiaman Saragih menerima rombongan petani itu di Ruang Rapat Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI dilakukan hearing (dengar pendapat).

Atas pengaduan petani sawit Rokanhilir Riau ini, Ir Effendi Sianipar menegaskan akan turun mengecek ke lapangan ke Desa Airhitam Kecamatan Pujud Rohil Riau juga ke Polres Rohil dalam waktu dekat ini. Demikian juga penegasan Anggota DPR RI Komisi 11 Marsiaman Saragih juga akan menjadwalkan turun ke lapangan ke Rohil Riau.

Ny Tina selaku bidan desa isteri petani sawit Rudianto Sianturi mengadu ke anggota dewan itu menceritakan pernah didatangi di rumahnya di Pujud oleh Drs Teruna Sinulingga dan Joseph Tirta Sembiring yang mengaku pemilik tanah di lahan yang telah ditanami kelapa sawit oleh Rudianto. Malah tamu Ny Tina ini mengancam dengan menjual-jual nama Pejabat Jajaran Utama (PJU) Polda Riau.

Menanggapi pengaduan masyarakat petani Rohil Riau ini, Anggota Komisi 11 DPR RI Marsiaman Saragih, meminta aparat penegak hukum di Riau bijaksana dalam mengambil tindakan. Apalagi di tengah pandemi Covid-19 saat ini. Jangan main hantam saja.

"Kepada aparat, pejabat di lapangan agar memahami ini. Masalah tanah perorangan di Rohil ini sebenarnya kan tak ada pidana, kenapa ditahan orangnya (Rudianto Sianturi, red). Selesaikan saja secara perdata. Jangan salah kaprahlah. Kita tahu mereka petugas capek tugas di lapangan tapi bersikaplah adil, di tengah, selektif," tegas Marsiaman Saragih.

Anggota DPR Marsiaman Saragih juga mendapat pengaduan dari Pimpinan Kantor Hukum Mediator dan Pendampingan Publik Satya Wicaksana Pekanbaru Larshen Yunus tentang pemberhentian kerja pegawai Labersa Water Boom di Pekanbaru, namun uang tunjangan pegawai Labersa Water Boom yang diberhentikan tidak dibayar.

Kepada perusahaan Labersa Water Boom, Anggota dewan ini minta agar perusahaan Labersa memberi pesangon sesuai putusan pengadilan yang telah ada.

Sementara masalah ancaman pihak PT Tabung Haji Indo Plantation (PT THIP) terhadap warga yang mengusahakan lahan konservasi menjadi lahan pertanian di perbatasan Kabupaten Pelalawan-Kabupaten Indragiri Hiliŕ, anggota dewan ini menganjurkan agar masyarakat membuat kelompok tani hutan kemasyarakatan (HKM). Urus izinnya di instansi terkait di Dinas Kehutanan atau Kementerian LHK. Hutan Lindung (HL) tidak boleh dijadikan lahan pertanian.(azf)