Pekanbaru, Detak Indonesia -- Program peremajaan sawit rakyat yang diusung PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo secara konsisten dan berkelanjutan berhasil mendongkrak produktivitas sawit ribuan petani mitra hingga melampaui standar nasional dengan rerata produktivitas mencapai 20,18 ton.

Bahkan, untuk sejumlah petani yang tergabung dalam kelembagaan koperasi maupun kelompok tani peserta PSR mampu menembus produktivitas tandan buah segar sawit mereka hingga 23 ton untuk usia tanaman menghasilkan III. Angka tersebut jauh di atas standar nasional PPKS sebesar 19 ton per hektare per tahun.

Hal tersebut terungkap dari pemaparan Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa yang diwakili oleh Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV PalmCo, Arya Sandhiyuda dalam diskusi panel dipimpin eks Wakil Menteri Pertanian yang kini sebagai Ketua Dewan Pengawas Aspekpir Indonesia Rusman Heriawan di Pekanbaru, belum lama ini.

Dalam penjelasannya, ia memaparkan bahwa peningkatan produktivitas petani menjadi inisiatif strategis mengingat sekitar 42 persen dari total areal perkebunan sawit nasional saat ini dikelola oleh perkebunan rakyat. Di sisi lain, kebutuhan minyak sawit domestik terus meningkat seiring implementasi mandatori biodiesel B50 yang diproyeksikan menyerap sekitar 15,1 juta ton crude palm oil (CPO) per tahun mulai semester II/2026.

"Di tengah meningkatnya kebutuhan CPO untuk pangan dan energi, peningkatan produktivitas menjadi satu-satunya jalan yang paling realistis. Kita tidak lagi berbicara tentang perluasan lahan, melainkan bagaimana lahan yang ada dapat menghasilkan lebih banyak dan memberikan kesejahteraan yang lebih besar kepada petani," jelas Arya pada kegiatan yang melibatkan ratusan petani sawit dan dirangkum dalam peluncuran buku "Setiyono, Kisah dan Rahasia Sukses Petani Sawit Plasma Transmigrasi" tersebut.

Menurut Arya, produktivitas perkebunan rakyat selama ini masih tertinggal dibandingkan perkebunan besar akibat keterbatasan akses terhadap bibit unggul, pembiayaan, teknologi budidaya, hingga kapasitas kelembagaan koperasi. Kondisi tersebut menyebabkan biaya produksi petani lebih tinggi dan pendapatan yang diterima menjadi lebih rendah.