2. Meminta Kejati Riau supaya membentuk tim khusus untuk memeriksa dan menyelidiki terkait kasus dugaan pelanggaran hukum Kabid Cipta Karya PUPR Kabupaten Kampar yang diduga kongkalikong bersama pengusaha merubah spesifikasi proyek pembangunan tersebut.

3. Meminta Kapolda Riau supaya memeriksa Kabid Cipta Karya PUPR Kabupaten Kampar karena diduga melanggar hukum dan diduga memberikan ruang kepada pengusaha/kontraktor untuk merubah spesifikasi bangunan yang kami runut di atas dan diduga kongkalikong bersama pengusaha untuk mengambil keuntungan pribadi.

4. Meminta Kapolda Riau agar segera menyelidiki dugaan tidak sesuai spesifikasi teknis pembangunan yang kami cantumkan di atas karena kami menduga adanya kerugian negara serta berdampak pada aspek keselamatan bangunan.

5. Meminta Pj Bupati Kampar agar segera menonjobkan Kabid Cipta Karya PUPR Kabupaten Kampar karena diduga tidak bertanggungjawab dalam mengemban jabatan supaya Kabupaten Kampar atau julukan "Negeri Serambi Mekkah" menjadikan infrastruktur yang melambangkan sumber dan kemakmuran rakyat.

Demikian Release dan pernyataan sikap ini kami sampaikan, agar dapat ditindaklanjuti dan kami akan terus mengawal dugaan kasus tersebut dan tentunya akan menyampaikan aspirasi ini apabila penyelesaian kasus tersebut mandek. Surat ditembuskan ke Kapolda Riau, Pj Bupati Kampar, Kejari Kampar, Kadis PUPR Provinsi Riau, Kapolres Kampar, Kabid Ciptakan Karya PUPR Kampar, Kejagung RI. (azf)