Mangkraknya proyek pemasangan tiang pancang ini mengakibatkan kepala pekerja proyek dan anggota tidak menyelesaikan pekerjaan proyek pemancangan untuk Pembangunan Gedung Terminal Tipe B di Desa Mengkapan Kecamatan Sungaiapit Kabupaten Siak, Kamis 24 Oktober 2024 pukul 12.30 WIB.

Saat dikonfirmasi awak media kepada warga yang tidak jauh rumahnya dari proyek Dinas Perhubungan Provinsi Riau, mengatakan proyek ini tidak dikerjakan oleh kontraktor pelaksana, informasinya pihak dari Dinas  Perhubungan dengan kontraktor lagi bertikai bang ujar salah satu warga yang tidak mau disebutkan namanya, mengakibatkan terbengkalai pekerjaan ini, dan warga lihat proyek pemancangan pembangunan Gedung Pelabuhan Tipe B Desa Mengkapan ini hampir menghabiskan uang negara empat miliar lebih tapi hasilnya di lapangan 30 persen pun belum ada. Masyarakat disini kecewa melihat kinerja pemerintah khususnya Dinas Perhubungan Provinsi Riau.

Ketua Investigasi LSM Topan RI (Tim Operasional Penyelamatan Aset Negara) RI, Rahman sudah berkoordinasi dengan Koordinator DPP Topan RI Riau, Suwandi Erikson Nababan SH jika memang sudah akurat dan A1 datanya akan dibuatkan laporan ke Aparat Penegak Hukum.

Namun demikian Rahman selaku Ketua Investigasi Riau angkat bicara proyek yang bersumber dari Negara Indonesia harus dikontrol, disini dilihat langsung ke lapangan proyek pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B dengan nama pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Tipe B Pelabuhan Mengkapan di Desa Mengkapan Kecamatan Sungaiapit Kabupaten Siak provinsi Riau dengan nomor kontrak 006/SPHS-PPK-TERMINAL.B/DPHP.KBD-1, nilai kontrak Rp 4.476.809.599.16 terlihat proyek ditinggalkan pekerja dan kontraktor pasalnya, warga mengatakan proyek ini antara kontraktor dan Dinas Perhubungan ada pertikaian mengakibatkan proyek yang diharapkan akhirnya terbengkalai alias mangkrak, demikian tutur Rahman.

"Kami dari lembaga DPP TOPAN RI meminta kepada Kajati Riau Akmal Abbas SH MH agar segera memeriksa dan turunkan tim untuk mengusut proyek yang ada di Dinas Perhubungan Provinsi Riau yang mangkrak (terbengkalai) ini. Kami akan membuat laporan resmi kepada Pj Gubernur Riau, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejati Riau dan tembusan Kejagung, untuk mengusut proyek mangkrak di Kabupaten Siak Riau ini," ungkap Rahman.