“Desa Tanjung Rambutan Riau hingga saat ini belum memiliki dapur MBG. Oleh karena itu, diperlukan proses pengajuan dan pendampingan selama kurang lebih enam bulan. Selain itu, disampaikan pula perlunya pemetaan data penerima manfaat, serta koordinasi antara RT/RW dan pemerintah desa untuk mempercepat proses implementasi,” imbuhnya.

BGN bersama Pemerintah Daerah juga mendorong percepatan pelaporan dan update data penerima manfaat yang dapat melibatkan BUMDes sebagai pengelola lokal.

Menindaklanjuti program MBG di daerahnya, Kepala Desa Tanjung Rambutan, Dedi Wahyudi menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan program MBG. Ia berharap agar Dapur MBG dapat segera direalisasikan di wilayahnya untuk mendukung peningkatan gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan. Program MBG diharapkan dapat terus dikembangkan dan diperluas ke desa-desa lain, guna memastikan kualitas gizi masyarakat Indonesia meningkat secara merata dan berkelanjutan. (rls/di)