Zulfan Azmi, selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar, Riau juga menyampaikan dukungannya terhadap program MBG dan menyarankan agar para anggota dewan turut serta dalam sosialisasi ke minimal lima titik setiap minggunya, sembari juga menyampaikan informasi tentang BPJS dan program pemerintah lainnya.

“Distribusi makanan bagi ibu hamil dan menyusui yang akan dilakukan langsung ke rumah masing-masing tanpa melibatkan guru sebagai penerima. Penentuan lokasi SPPG juga harus memenuhi standar tertentu, yaitu tidak berada dekat peternakan atau tempat pembuangan sampah, dan akan dipastikan melalui dukungan dari Kementerian Dalam Negeri serta pemerintah daerah,” jelas Zulfan.

Dalam aspek ketahanan pangan, pemerintah mendorong penggunaan bahan baku lokal dari masyarakat sekitar sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi desa. 
Program MBG ini tidak diberikan kepada individu perorangan, tetapi melalui institusi pendidikan atau komunitas berbasis desa. Anak-anak yang putus sekolah akan menjadi prioritas penerima manfaat tahap kedua setelah target 50.000 SPPG di wilayah terpencil tercapai.

Sosialisasi ini menegaskan bahwa keberhasilan program MBG sangat bergantung pada kolaborasi berbagai pihak dari kepala desa, DPRD, hingga tenaga kesehatan dan masyarakat itu sendiri. Harapannya, program MBG mampu menjadi solusi nyata dalam membentuk generasi Indonesia yang lebih sehat dan tangguh di masa depan. (rls/di)