Kedua, Fahri mengingatkan bahwa tugas Susi bukanlah menegakkan hukum. Komentarnya itu terkait dengan usulan Menteri Susi untuk merevisi Undang-undang Perikanan berkaitan dengan sanksi penenggelaman kapal terhadap kapal pencuri ikan asing.

"Saya sudah baca UU yang sekarang ibu mau ubah. Memang Gak ada dan tidak boleh. Konsep poros maritim itu bukan menyulap Menteri Kelautan menjadi penegak hukum. Kenapa ibu mengambil pekerjaan polisi dan tentara?" cuit Fahri lagi.

Ketiga, Fahri menilai konservasi ikan yang digalakkan Susi menimbulkan persyaratan yang mempersulit nelayan. Padahal, masyarakat yang berpencaharian nelayan sejatinya hanya mengandalkan hasil laut sebagai penghidupannya.

"Kalau ikan hanya ditangkap oleh industri besar terus rakyat kecil dilarang menangkap lalu untuk siapa ibu jadi menteri? Sementara ekspor laut kita juga Turun dan rakyat menangis akibat aparat yang menangkapnya padahal turun temurun sudah begitu," kata Fahri.

Perdebatan Fahri dan Susi dipicu kritik Fahri terhadap pernyataan Susi di twitter. Dalam media tersebut, Susi menyatakan bahwa pemberantasan illegal fishing atau pencurian ikan oleh kementeriannya adalah langkah awal untuk menciptakan kesadaran cinta laut kepada seluruh warga.

Atas pernyataan itu, Fahri mencuit. "Dikasih waktu 5 tahun dijadikan langkah awal,seharusnya 5 tahun dipakai selesaikan kerjaan. Baru bertanggungjawab atas amanah namanya.kalau 5 tahun lagi kan belum tentu terpilih," kata Fahri dalam akun @fahrihamzah pada Rabu malam, 11 Juli 2018.(DI)