Polres Siak cepat tanggap atas peristiwa ini. Mereka datang ke tempat kejadian perkara (TKP) melakukan pengamanan. Hingga saat ini kedua pihak masih berjaga dan pihak kepolisian melakukan pengamanan ketat. 

Sebelumnya Ahli Hukum Pidana Forensik, Dr Robintan Sulaiman SH MH MA MM CLA menegaskan eksekusi lahan tersebut bisa dilakukan namun berpotensi menimbulkan masalah baru. Pertanyaan ini terbukti dengan kondisi sosial masyarakat setempat menjadi tidak aman.

Sementara itu, Kapolres Siak, Riau AKBP Ronald Sumaja ketika dikonfirmasi wartawan belum memberikan keterangan. Pesan yang dikirim masih berstatus centang dua abu-abu.

Ketua DPP LSM Riau Sunardi SH memberi informasi bahwa dari security sewaan PT DSI sengaja memasuki lahan warga memiliki sertifikat apa yang dilakukan pihak DSI bukanlah lokasi yang dilakukan constatering dan eksekusi.

"Lokasi itu lahan milik warga yang di dalamnya ada sertifikat hak milik. Untuk itu kami menilai ini tindakan premanisme yang sepatutnya polisi segera ambil tindakan tegas. Yang mana kami pihak yang diberi kuasa telah mendapati bukti hasil constatering oleh pihak Kadaster yang ditunjuk PN Siak hasilnya dari peta constatering tidak sesuai dengan fisik yang ada dalam isi putusan PN Siak. Dalam hal ini patut dipertanyakan pelaksanaan constatering dan eksekusi oleh PN Siak kenapa eksekusi tetap dipaksakan dan dilaksanakan. Padahal jelas objeknya keliru. Seharusnya DSI mematuhi proses hukum. Lokasi yang diconstatering dan dieksekusi ada lahan warga yang telah bersertifikat hak milik. Disarankan PT DSI konsultasi dan meminta saran ke pakar hukum apakah proses eksekusi itu dapat dilaksanakan bila di dalamnya ada hak orang lain yang memiliki legalitas dan diakui Negara," jelas Sunardi SH.  (*/azf)