“Terkait dengan issue illegal drilling dan illegal refinery, pertambangan minyak rakyat ini menjadi suatu dilema. Disatu sisi produksi minyak nasional itu tidak terlalu tinggi, tetapi produksi minyak rakyat justru lebih tinggi,” ujarnya.

“Karena kegiatan ilegal ini, telah menimbulkan kerugian baik pendapatan asli daerah maupun APBN, termasuk kerusakan lingkungan,” imbuhnya.

Rachmad mengaku, saat dirinya menjabat sebagai Kapolda Jambi, telah mengusulkan secara langsung kepada Presiden agar pertambangan minyak rakyat dilegalkan dan diatur tata kelolanya. Dan hal tersebut menurutnya telah menjadi pembahasan di tingkat nasional.

“Ketika ini tidak diatur, maka produksi minyak rakyat ini diperdagangkan secara ilegal dan berkelanjutan pada kegiatan ilegal lain yang menjadi mata rantainya. Masuk ke sektor industri kelapa sawit yang seharusnya menggunakan minyak industri. Ini berdampak kepada rendahnya penjualan minyak industri dari Pertamina,” urainya.

Rachmad Wibowo berharap dengan kehadiran para peserta PPRA angkatan 67, bisa menjadi suatu produk bagi peserta Lemhanas, kemudian mampu mengetuk pihak terkait sehingga dicapai solusi terbaik.