Dalam pertemuan tersebut, Dwi juga menyampaikan empat hal terkait dukungan operasional yang diperlukan dari Pemprov Riau yakni masih adanya kendala infrastruktur di sekitar wilayah operasi yang memerlukan dukungan perbaikan oleh Pemprov Riau, dukungan pemulihan situasi darurat di Wilayah Kerja (WK) CPP yang menyebabkan turunnya produksi sejak Februari 2024, tumpang tindih lahan di area kawasan hutan, dan kendala pengadaan tanah skala besar.

Pj Gubernur Provinsi Riau, Ir SF Hariyanto, menegaskan komitmen dari Pemprov Riau untuk mendukung kelancaran operasi hulu migas di wilayahnya. Ia menyatakan bahwa langkah-langkah konkret akan segera diambil dengan melakukan koordinasi bersama pihak-pihak terkait untuk mengatasi berbagai isu yang disampaikan oleh SKK Migas.

“Hal ini penting, terlebih lagi Riau telah mengelola PI 10 persen melalui BUMD Riau Petroleum di WK Rokan, Siak, dan Kampar. Sehingga Pemprov berkepentingan agar operasi migas dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan yang berarti, sehingga target produksi dapat tercapai,” kata Hariyanto.

“Kami akan segera berkoordinasi membahas upaya-upaya penyelesaian masalah di lapangan, mengingat Provinsi Riau masih menjadi tulang punggung produksi minyak nasional, oleh karena itu penyelesaian isu-isu yang ada menjadi prioritas kami. Kami akan bekerja sama dengan instansi terkait, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, untuk mencari solusi terbaik yang dapat diterapkan dengan cepat dan efektif,” tambah Hariyanto.

Hariyanto juga berharap sinergi antara SKK Migas dan Pemprov Riau dapat terus ditingkatkan. Menurutnya, peningkatan produksi migas di wilayah Provinsi Riau tidak hanya penting bagi sektor energi nasional tetapi juga memiliki dampak positif yang signifikan bagi masyarakat setempat.