"Karena faktanya dari 100 PLUT di Indonesia, kita yang menginisiasi ini. Alhamdulillah di PLUT lain juga sudah ada, yaitu 26 PLUT yang pengelolaannya di bawah pemerintah daerah dan meniru konsep PLUT KUMKM Kabupaten Bandung," imbuhnya.

Dindin mengungkapkan, yang menjadi penilaian positif di luar 10 program tugas PLUT tadi, meskipun PLUT KUMKM Kabupaten Bandung baru diresmikan pada bulan Oktober 2023 oleh Menteri Teten Masduki.

"Khususnya untuk 2023 lalu, belum ada anggaran khusus untuk PLUT dengan baru diresmikan UPT. Kemudian baru dilantiknya pejabat struktural pada April 2023, tapi kita sudah diberi target oleh Kementerian Koperasi untuk melakukan pendampingan dan tugas 10 program tadi," ungkapnya.

Ia menyebutkan, dari target 2023, target pendampingan 300 perizinan, tercapai 320 perizinan. Target 200 pelayanan, tercapai 200 pelayanan pula.

"Target pendampingan pelayanan produksi 213, ini tercapai 200. Kemudian target pendampingan sumber daya 213 juga, tercapai 150. Kemudian pendampingan pemasaran ini juga sudah tercapai 200 pelaku usaha mikro. Jadi 2023 sudah diberi target, padahal kita belum ada anggaran dari APBD saat itu," tuturnya.

Apa yang dilakukan? Menurutnya, pihaknya melakukan kolaborasi dengan berbagai stakeholder yang mempunyai keberpihakan terhadap usaha mikro. Di antaranya dengan Universitas Katolik Parahyangan, yang berkaitan dengan pelaku usaha mikro.