Yuli menjelaskan, PBI APBD merupakan program bantuan sosial bidang kesehatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

"Adapun sasaran program PBI APBD (PD.Pemda) Kabupaten Bandung, yaitu masyarakat kurang mampu serta membutuhkan pelayanan kesehatan. Kemudian warga yang masuk dalam  Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum didaftarkan di PBI APBN," ujarnya.

Menurutnya, pemberian layanan BPJS kesehatan ini, saat ini menjadi program prioritas Bupati Bandung untuk memberikan layanan kesehatan kepada para guru ngaji, marbot, linmas, RT/RW, buruh tani, pedagang kecil atau UKM (Usaha Kecil Menengah).

Yuli juga turut menuturkan alokasi anggaran Iuran Pengelolaan Jaminan Kesehatan (PBI/PD.Pemda), yaitu berdasarkan pada pagu perubahan yang berasal dari APBD    sebesar Rp  121.304.042.668,-, dan BANKEU (Bantuan Keuangan) sebesar Rp90.773.286.078 dengan total sebesar  Rp212.077.428.746,-.

"Alokasi anggaran iuran pengelolaan jaminan kesehatan itu, realisasi sampai saat ini dengan utang tahun 2023 sebesar Rp34.910.477.490., kemudian utang pada bulan Januari sampai Juli 2024 sebesar Rp104.547.907.800,-, sehingga total sudah terbayarkan sebesar Rp139.458.385.290,-," katanya.