Lebih lanjut, Rahmat mendesak adanya audit untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan peruntukannya. Ia juga meminta aparat penegak hukum menyelidiki kejanggalan dalam pengadaan fasilitas tersebut.

"Aneh saja hingga 41 unit mobil untuk pejabat saat dinas di Jakarta. Ini mesti diselidiki oleh aparat penegak hukum agar jelas uang rakyat digunakan untuk apa," tegasnya.

Rahmat juga mengingatkan Anggota DPRD Riau, khususnya dari Komisi III, agar tidak hanya bersuara di awal tanpa tindak lanjut yang jelas. Menurutnya, isu ini perlu dituntaskan untuk memberikan keadilan kepada masyarakat Riau.

"Kalau kata petuah Riau, sekali layar terkembang, surut kita berpantang," pungkas Rahmat, berharap pengawasan dan tindakan nyata dilakukan secara konsisten. (tim)