Sebagai legislator Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan turut mensosialisasikan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP) baru yang akan mulai berlaku 2026. Ia menjelaskan bahwa KUHP ini adalah buah dari proses panjang dan mendalam yang berakar pada nilai-nilai budaya Indonesia. Dengan mengedepankan prinsip restorative justice, undang-undang ini diharapkan tidak hanya menjadi alat hukum, tetapi juga instrumen pemulihan sosial. Ia mendorong Pemerintah Kabupaten Karo untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Hukum Adat sebagai bentuk dukungan terhadap semangat UU KUHP tersebut, serta sebagai langkah konkret untuk mengurangi beban lembaga pemasyarakatan melalui pendekatan keadilan yang lebih humanis.

Melalui kunjungan ini, diharapkan semangat baru terbangun di tengah masyarakat Kabupaten Karo bahwa pembangunan adalah kerja bersama. Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, antara masyarakat dan pemangku kepentingan, Kabupaten Karo optimis melangkah menuju masa depan yang lebih unggul, sejahtera, dan berbudaya. (stm)