​Pekanbaru, Detak Indonesia – Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Provinsi Riau Tahun Ajaran 2026/2027 dinilai gagal total dan cacat prosedural. Alih-alih menjadi solusi pemerataan pendidikan, SPMB Riau justru berubah dinilai menjadi mesin intimidasi mental bagi para orang tua murid. Hingga pertengahan Juni 2026, 420 pengaduan resmi telah membanjiri Posko Pengaduan, membongkar carut-marutnya birokrasi pendidikan di Riau.

​Salah satu potret dugaan amburadul sistem ini menimpa Helwina. Tangis histerisnya pecah di Posko Pengaduan Disdik Riau di Pekanbaru Senin (15/6/2026). Rumahnya yang hanya 'sejengkal' dari SMA Negeri 15 Pekanbaru didepak mentah-mentah oleh sistem online terhitung sejak pengumuman seleksi pasca-pendaftaran 9 Juni 2026 lalu. Anak Helwina tersingkir dari jalur domisili tanpa alasan rasional, memicu kecurigaan publik dugaan adanya manipulasi "penumpang gelap" dalam kuota sekolah.

​"Kami mendaftar jalur domisili karena rumah kami dekat dengan sekolah. Tapi nama anak kami hilang! Di mana keadilan?" jerit Helwina menuntut jawaban konkret, bukan sekadar retorika normatif pejabat.

​Mengunci Alibi Klasik: Berhenti Menyalahkan 'Kesalahan Input' Murid!

​Ketua Posko Pengaduan SPMB Provinsi Riau, Rosnawita, mencoba meredam situasi dengan melemparkan kesalahan balik ke masyarakat. Ia mengklaim mayoritas dari 420 laporan disebabkan oleh "kesalahan penginputan data" oleh orang tua siswa dan ketidakpahaman peralihan dari sistem zonasi ke sistem domisili baru.

​Namun, alibi klasik ini justru mengunci balik akuntabilitas panitia:

​Sistem IT dinilai Cacat Desain: Jika ratusan orang tua mengalami "kesalahan input", maka yang rusak adalah sistem user interface (UI) dan sosialisasi dinas terkait yang tidak kompeten, bukan kemampuan masyarakat.