​Kondisi ini memicu pertanyaan besar terkait komitmen dan fungsi kontrol Dinas PU Kota Padang dalam merespons bencana dan kebutuhan mendasar publik. Membiarkan fasilitas umum lumpuh selama hampir setahun bukan lagi sekadar kendala teknis, melainkan diduga kuat sebagai bentuk kelalaian manajerial dan ketidakpedulian terhadap keselamatan warga.

Kadis Sumber Daya Air (SDA) Sumbar Rifda Suryani ST MP yang berusaha dikonfirmasi di kantornya masalah jembatan patah di sungai ini dia mengatakan sedang rapat di Kantor Gubernur Sumbar.

​Dampak dari ambruknya jembatan ini memaksa warga memutar jauh, menghambat akses anak-anak ke sekolah, hingga memukul sektor usaha mikro di sekitar wilayah Kecamatan Nanggalo.

​Hingga berita ini diturunkan, tim redaksi terus berupaya meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban resmi dari Kepala Dinas PU Kota Padang terkait lambannya realisasi anggaran eksekusi perbaikan fisik jembatan ini, serta kejelasan status dua unit ekskavator yang mangkrak di lokasi.

​Masyarakat menuntut tindakan nyata, bukan sekadar janji di atas kertas atau pajangan alat berat yang tidak bekerja. Dinas PU Kota Padang harus segera bangun dari "tidur panjangnya" sebelum gelombang protes warga memuncak menjadi mosi tidak percaya yang lebih besar. (tim/arm/azf)