Total pembiayaan pembangunan sisi darat sebesar Rp 2,6 T (Rp 2.600 Milyar). Skema pembiayaan bandara ini dipuji oleh Menteri Perhubungan karena sama sekali tidak mengandalkan kucuran dana dari pemerintah pusat (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN).

Skema pembiayaan melalui skema Pembiayaan Investasi Non Pemerintah (PINA). Investasi Rp906 Milyar berasal dari gabungan perbankan syariah, yaitu Bank Jabar Banten, Bank Jateng Syariah, Bank Sumut Syariah, Bank Sulbar Syariah, Bank Kalbar Syariah, Bank Jambi Syariah, dan Bank Kalsel Syariah.

Investasi Rp808 Milyar berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat selaku pemegang saham mayoritas, sisanya berasal dari ekuitas reksadana penyertaan terbatas (RDPT) [sumber https://bijb.co.id/menhub-apresiasi-pola-pembiayaan.../].

Dari sini, pemerintah provinsi Jawa Barat memberikan keteladanan bahwa pembangunan infrastruktur dapat dilakukan tanpa utang luar negeri, bahkan melalui sinergisitas sesama anak bangsa. Negara ini baru bisa maju menjadi negara adidaya bila mampu berdiri di atas kaki sendiri (berdikari) sesuai nasihat emas Presiden Soekarno dahulu.