Jakarta, Detak Indonesia--Mantan komisioner Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai yang kini menjadi ektivis menerangkan, dari data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam empat tahun kepemimpinan Jokowi, angka kemiskinan di Indonesia mencapai 9,82 persen. Hanya turun sangat sedikit dari sepeninggalan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di mana pada 2014 diakhir masa jabatannya angka kemiskiman 10,96 persen. 

"Hanya turun 1 persen kemiskinan selama 4 tahun, pundi-pundi orang kaya bertambah 10 persen per tahun, pengusahaan hanya tumbuh 0,3 persen. Pada hal sejak Jokowi berkuasa menghabiskan APBN Rp7000 trilyun," kata Natalius Pigai di Jakarta, Jumat 2018.

Ironi di negeri kaya raya. Kemiskinan tetap tinggi, pengangguran di mana-mana, angkatan kerja menumpuk,  mereka lalu lalang sambil tenteng tas menyeberangi jembatan tanpa sungai di kota-kota metropolitan. Mereka lalu lalang dari kantor ke kantor mencari sesuap nasi untuk kehidupan. 

Sementara pemerintah menutup pintu dan peluang kerja konon katanya “Moratorium” penerimaan CPNS sejak 2014, di sisi lain pemerintah tidak mampu mendorong penciptaan lapangan kerja di sektor swasta. 

"Kampung saya di Paniai, pedalaman Papua saja sudah mencapai 6.000 penganggur dari jumlah penduduk hanya 100.000. Belum lagi  di tempat lain seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur yang mencapai jutaan penganggur," kata Natalias Pigai. 

"Bukan revolusi mental, tapi revolusi nguntal. Dia (rakyat) cari makan sendiri, makan sendiri, ditelan tanpa ngunyah itu nguntal namanya. Hasilnya dari rilis BPS, Jokowi meninggalkan kemiskinan 9,82 hanya turun satu digit selama 4 tahun," jelas Pigai.

Tingginya angka kemiskinan di Indonesia, lanjut Pigai, dikarenakan penyebaran anggaran yang tidak merata. Sebab anggaran negara lebih diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur yang dianggap tidak bisa menyerap tenaga kerja.(*/di)