Menurutnya mestinya manfaat dan dampak besar ini diperhatikan Pemerintah untuk mengoptimalkan dukungan untuk PS. Saat ini 100.000 ha usulan PS masih terkendala implementasi Inpres moratorium yang tidak memberikan lampu hijau PS di kawasan gambut. Semwntara korporasi dapat izin di lahan gambut tanpa hambatan berarti. Saat ini izin di lahan gambut korporasi sudah mencapai 149.807 ha dikelola hanya oleh lima perusahaan. Bukan tak mungkin izin lahan gambut untuk PS akan tergerus dam semakin luas diberikan untuk perusahaan.

Sementara menurut Saharuddin dari Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) sangat mengharapkan Pemerintah merealisasikan Perhutanan Sosial (PS) sesuai Permen LHK No.83/2016. Salah satunya kawasan yang dikelola masyarakat Desa Rawa Mekar Jaya di Kabupaten Siak, Riau.

Areal ini luas totalnya sekitar 4.000 ha tapi yang dikelola masyarakat baru 3.500 ha. Kawasan ini sangat potensial untuk dijadikan kawasan wisata karena ada sungai yang bertemu dengan Danau Zamrud. Kawasan ini sudah dikelola masyarakat tapi belum ada Surat Keputusan (SK) oleh Menteri LHK.

Sementara Mustafa dari tokoh masyarakat Kelurahan Sapat Kabupaten Indragiri Hilir Riau menjelaskan sekitar 4.294 ha Hutan Desa Sapat sudah dikelola dengan baik oleh masyarakat dan merupakan kawasan mangrove tak ada gambutnya. Terdiri dari Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi Tidak Tetap (HPTT). 

Di Desa Sapat ini mengalir Sungai Anak Batang yang banyak terdapat ikan, udang, kepiting dan lain-lain. Di Parit 18 desa ini kawasannya aman dari praktik peracunan ikan. Masyarakat juga memproduksi pucuk tanaman Nipah diambil lidinya untuk dibuat sapu puluhan ton diproduksi perbulan bahkan ekspor ke luar negeri. Masyarakat juga memproduksi tikar daun Nipah. Pada 13 Agustus 2018 lalu diselenggarakan Festival Memancing di desa ini.(azf)