Loading...
AKAN ADA RAPAT LANJUTAN

5 Perusahaan Konglomerat Sawit Abaikan B20

Di Baca : 1164 Kali

Jakarta, Detak Indonesia--Polemik penggunaan bahan bakar nabati jenis biodiesel 20 atau biasa disebut B20 yang terdiri dari 20 persen campuran solar dan bahan bakar minyak kelapa sawit terus bergulir.

Kebijakan yang berlaku 1 September 2018 lalu sudah dilakukan, namun masih dipertanyakan oleh kalangan anggota DPR RI karena adanya subsidi yang diberikan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kepada lima perusahaan konglomerat sawit. Bahkan masih menjadi bahasan antara Komisi VI DPR beserta Kementerian BUMN, Pertamina dan PTPN III.

Seperti disebutkan Ihsan Yunus, Anggota DPR RI dari Komisi VI, Fraksi PDIP, Dapil Jambi, 
DPR mempertanyakan adanya subsidi yang diperoleh lima perusahaan sawit sebesar Rp 7,5 triliun dari BPDPKS.

Subsidi diberikan berkenaan dengan hilirisasi industri dan pemanfaatan produk turunan minyak sawit sebagai campuran solar untuk B20.

Adapun kelima perusahaan sawit tersebut adalah Wilmar Group, Darmex Agro Group, Musim Mas, First Resources dan Louis Dreyfus Company (LDC). Ihsan Yunus, mempertanyakan subsidi BPDPKS ini.

“BPDPKS itu dananya dari komponen ekspor sawit dan harusnya peruntukannya untuk industri sawit. Apakah proporsional apabila 89 persen himpunan dananya diberikan untuk lima perusahaan besar dan sedikit sekali yang tersisa untuk masyarakat dan petani?” ujar Ihsan pada wartawan usai melakukan dengar pendapat belum lama ini.

“Saya lihat ada kejanggalan di sini. Sebagai contoh, data yang sudah beredar di masyarakat itu setoran Wilmar Group ke BPDPKS saja hanya Rp1,32 triliun, tapi subsidi dapat Rp 4,16 triliun. Darmex setor Rp 27,58 miliar, subsidi dapat Rp 1,11 triliun. Gap setoran dan subsidi yang diterima terlalu besar. Kalau saya pribadi mendorong BPK dan KPK masuk saja dan investigasi masalah ini supaya semua terang benderang,” pinta Ihsan.

Sayangnya, rapat dengar pendapat dengan anggota dewan ini diakibatkan tidak hadirnya pihak dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan BPDPKS dan DPR berharap akan ada rapat lanjutan yang menghadirkan GAPKI dan BPDPKS ini.(*/rls/di) 



[Ikuti Terus Detakindonesia.co.id Melalui Sosial Media]






Berita Lainnya...

Tulis Komentar