Hadirnya pabrik kertas PT OKI Paper dan Paper di Sumatera Selatan semakin menambah panjang daftar konflik aktif dan potensi konflik sosial perusahaan HTI dengan masyarakat, lebih buruk lagi kehadiran PT OKI Pulp yang menyebabkan akses ke daerah gambut lebih terbuka dan kebutuhan bahan baku yang tinggi, turut meningkatkan resiko kebakaran di gambut.

Jumlah konflik aktif yang terjadi dan belum terselesaikan, ditambah dengan besarnya potensi konflik muncul di masa mendatang, mestinya menjadi alarm bagi APP untuk secara serius menunjukkan komitmen pengelolaan berkelanjutan FCP terutama terkait isu sosial. 

"Atau jangan-jangan FCP hanya menjadi alat brainwash APP agar nama dan produknya tetap aman dan diterima di pasar global,” sebut Rudiansyah menambahkan.

Atas dasar tersebut, Koalisi LSM mendesak :

1. APP harus menunjukkan keseriusan dalam mengimplementasikan komitmen FCP terkait isu sosial dengan masyarakat yang dimulai dengan membuka kepada publik jumlah konflik yang telah mereka identifikasi, konflik yang telah diselesaikan dan lokasi serta mekanisme penyelesaian konflik dilakukan, serta upaya terukur dalam penyelesaian dan pencegahan konflik lahan.

2. Pemerintah dalam hal ini KLHK memantau proses dan tahapan penyelesaian konflik terkait APP dan pemasoknya di Indonesia.

3. Banyaknya konflik aktif yang tak terselesaikan dan potensi konflik yang sangat besar terjadi di sekitar konsesi APP dan pemasoknya, maka kami mendesak KLHK untuk melakukan review izin-izin HTI yang sudah ada. 

4. Pembeli, pendukung pendanaan dan Pasar Global untuk tidak membeli dari APP hingga persoalan konflik sosial dengan masyarakat diselesaikan.

KOALISI LSM UNTUK MASYARAKAT
1. JIKALAHARI
2. Kaliptra Riau
3. JMGR
4. HaKI
5. WALHI JAMBI
6. WALHI SUMATERA SELATAN
7. WALHI KALIMANTAN TIMUR
8. LINKAR BORNEO Kalimantan Barat
9. JMGJ
(*/di)