Beberapa waktu lalu, Kepala BNPB Doni Monardo menjelaskan bahwa pengendalian banjir dan longsor harus dilakukan secara holistik, yaitu tidak hanya memperhatikan satu bagian saja tetapi kawasan hulu, kawasan transisi dan hilir. Penanaman bibit vetiver maupun tanaman keras lain diprioritaskan pada kawasan hulu. Namun, rekayasa fisik pun juga dibuat untuk mengatasi banjir yang berdampak di wilayah Jabodetabek. 

Di wilayah Jawa Barat, pengendalian daerah aliran sungai (DAS) juga berperan untuk upaya mitigasi maupun pencegahan banjir dan longsor. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan bahwa lahan kritis di hulu DAS sebagai berikut, total lahan kritis di DAS Ciliwung, Cisadane dan Bekasi mencapai 56.211 hektare. Lahan kritis tertinggi di kawasan DAS Cisadane dengan total lahan kritis 34,768 ha, Bekasi 16.108 ha dan Ciliwung 5.335 ha. Di sisi lain, KLHK memantau adanya erosi di hulu DAS dengan kategori sedang hingga sangat berat. Total kawasan yang mengalami erosi seluas 83.458 ha dengan rincian DAS Cisadane 53.596 ha, Bekasi 19.648 ha dan Ciliwung 10.214 ha.

Di samping itu, menurut Doni bahwa alih fungsi lahan sangat berpengaruh terhadap karakteristik lahan yang tidak mampu lagi menangkap air hujan. Kawasan yang berubah menjadi lahan pertanian atau perkebunan dapat menjadi salah satu pemicu banjir dan longsor di wilayah Kabupaten Bogor dan sekitar.(jui)