Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Gabungan Lembaga Anti Korupsi Indonesia itu kembali menguraikan hasil pengamatannya, terkait dengan kondisi KNPI saat ini.

Menurutnya, Pemerintah Pusat dan Daerah harus mengambil sikap yang tegas. Karena pemerintah seutuhnya adalah orang tua bagi masyarakat yang dipimpinnya, termasuk bagi golongan Pemuda Indonesia.

"Wahai Bapak Presiden yang mulia, Bapak Menpora, para Gubernur, Bupati dan Walikota yang Kami hormati. Kini, sudah seharusnya bersikap. Tolong kembalikan kejayaan KNPI seperti dahulu kala. KNPI adalah tempat berhimpunnya para pemuda--generasi muda yang kreatif dan inovatif. Kami sangat cinta KNPI, tolong dulu pastikan bahwa di KNPI itu memang wadahnya para pemuda, didukung dari kategori usia pemuda, bukan justru mengklaim pemuda, padahal usia sudah tua,"  imbuhnya.

Yunus juga menyinggung kondisi pusat pemuda yang dijadikan Kantor Sekretariat di Jalan Thamrin Kota Pekanbaru. Terlihat dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Kantor yang sejatinya adalah rumah bagi para pemuda Provinsi Riau, kini justeru terlihat tak terawat. Padahal kucuran dana APBD sangat besar, baik itu terhadap biaya operasional para pengurus maupun biaya perawatan bangunannya.

"Secepatnya Lembaga Anti Korupsi yang Kami pimpin akan berkirim surat ke Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pusat maupun Perwakilan Provinsi Riau. Meminta untuk segera dilakukannya Audit Penggunaan Uang Negara (APBD) bagi kegiatan yang terkait dengan DPD KNPI Provinsi Riau maupun DPD KNPI Kabupaten Kota se-Provinsi Riau. Tentunya sesuai dengan masa kepengurusannya (periode), karena mau tak mau--suka tak suka, KNPI adalah organisasi plat merah, yang juga telah banyak berkontribusi dalam menggunakan APBD/APBN di negeri ini," tutup Yunus, mengakhiri pernyataan persnya. (*/di)