"Siapapun dia, mau darimanapun asal usulnya, kalau salah ya tetap salah. Tak ada ampun bagi mereka! termasuk bagi anggota dewan yang bila terbukti malas ngantor," tuturnya.

Kategori malas ngantor sama artinya dengan mengkhianati kedaulatan rakyat. Beda-beda tipis dengan perbuatan yang sarat akan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Ah, kalau anggota dewan ma biasa gitu. Kerjanya memang begituan. Gaji aja yang gede, kerjanya tak tau ntah bagaimana," timpal Pak Haji, pengusaha bubur campur malam di depan komplek perumahan Eks Dewan Pertimbangan Agung (DPA) Slipi, Jakarta Barat.

Di tempat yang sama, Peneliti Senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Riau Larshen Yunus katakan, bahwa terkait kasus Sari Antoni, sepenuhnya sudah menjadi tanggung jawab DPP.