Emi meminta kepada Menteri DLHK agar memperhatikan permasalahan ini, karena sambung Emi, sewaktu tim Kementerian LHK melakukan kunjungan ke Desa Muntai mengatakan akan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait untuk mencegah terjadinya abrasi yang lebih parah di Desa Muntai dan Muntai Barat. 

"Begitu juga saat kunjungan bapak Presiden Joko Widodo ke Desa Muntai dan Muntai Barat pada  bulan September 2021 lalu, yang mengatakan daerah yang terkena dampak abrasi agar segera diperbaiki dan direhabilitasi, apakah ucapan bapak Presiden itu tidak menjadi prioritas bagi BWS III PUPR Riau?" tanya Emi dengan meluapkan kekecewaannya. 

Sementara itu Pihak BWS III PUPR Riau Ibu Hotmauli Tampubolon saat dikonfirmasi awak media Rabu, (22/12/2021) enggan memberi penjelasan masalah tidak diprioritaskannya Desa Muntai dan Muntai Barat dalam pembangunan batu bronjong untuk anggaran 2022 mendatang. Ia menegaskan untuk pengerjaan batu bronjong ada di satker dan PPK.

"Karena kalo kita fokus ke perencanaan untuk fisik sudah beda tupoksi Pak. Nggak boleh donk kita terlalu campur tangan untuk kegiatan mereka, kita hanya bisa sebatas mengusulkan," kata Hotmauli Tampubolon. (*/di)