"DBH pasti dibayarkan, karena ada yang namanya kurang bayar, yang jelas dari 60 menjadi 100 dolar. Artinya ada kekurangan dan diakui. Yang jelas untuk 2022 kan 60 dolar tapi sekarang sudah 100 dolar," tegas M Adil.

Dijelaskan Adil, untuk nominal yang harus dibayarkan masih menunggu audit Maret 2023 mendatang. 

"Kita minta per tiga bulan sekali diadakan pertemuan supaya ke depannya kita bisa lebih tahu dan nggak perlu ribut-ribut lagi," tegasnya.

Ia berharap kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri dapat memberikan perhatian lebih terkait kemiskinan ekstrem di Kepulauan Meranti.

"Makanya harapan kami itu Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, kami kan miskin ekstrem, seharusnya di kasih porsi yang lebih," harapnya. 

Dilansir dari CNN Indonesia 2022, Kepulauan Meranti menerima DBH sebesar Rp114 miliar dengan hitungan harga minyak 60 dolar AS per barel. Padahal dengan merujuk pada pidato Jokowi, pembahasan APBD Meranti 2023 menggunakan asumsi harga minyak dunia naik menjadi 100 dolar AS per barel.

Kapolda Riau Irjen Pol M Iqbal foto bersama jajaran Kapolres/Kapolresta se Provinsi Riau