"Nah, dengan dibuat sendiri PUK Prah buatan kepengurusan lama itu ini sama dengan melanggar AD/ART F.SPTI-K.SPSI di mana PUK Prah ini wewenang dan wilayah kerjanya sama dengan DPC Kota Pekanbaru. Mereka bisa masuk operasional ke sejumlah kecamatan. Ini sangat meresahkan pekerja di kecamatan. Inilah yang kami tertibkan, dan pengurus lama itu tak terima, lalu segelintir oknum pengurus lama itu membawa-bawa pekerja yang tak paham demo ke Kantor Gubernur Riau. Itu tak tepat sasaran," jelas Sekretaris DPD F.SPTI-K.SPSI Riau M Syahri Ramadhan SH MH, didampingi Ketua DPC F.SPTI-K.SPSI Kota Pekanbaru Imelda Samsi dan Sekretarisnya Rian Wahyudi SH di Pekanbaru, Senin (26/6/2023).

Imelda juga menambahkan bahwa kedatangan timnya beberapa waktu lalu ke Gudang Platinum Pekanbaru ingin bertemu pekerja untuk menyampaikan informasi tentang hasil Munaslub Jakarta, dan kepengurusan yang sah di Riau dan Kota Pekanbaru. Namun mendapat protes dari sebagian pekerja. Hal ini dapat dimaklumi karena pekerja barangkali tak paham, bahwa kedatangannya bukan untuk mengganggu kelangsungan pekerjaan pekerja. Tapi ingin menyampaikan kebenaran kepengurusan yang sah secara hukum yang diakui Pemerintah Pusat sampai daerah ini.(tim)