"Tahap transisi sudah harus jalan dari tanggap darurat ke rehabilitasi dan rekonstruksi. Nanti akan di data mana yang harus di relokasi dan tidak dan Deputi IV BNPB ini yang menangani Rehabilitasi dan Rekonstruksi juga sudah rapat teknis dan terus akan mendampingi pemerintah daerah, artinya yang menentukan nanti hingga ke pemerintah pusat," terang Suharyanto.

Selain tempat tinggal, Kepala BNPB juga menyoroti mata pencaharian para warga terdampak yang direlokasi rumahnya. Suharyanto menekankan, pentingnya pemerintah daerah juga menyediakan sumber mata pencahariannya salah satunya adalah lahan yang bisa dimanfaatkan warga sebagai sarana perkebunan.

"Karena warga yang direlokasi pasti butuh tempat mencari nafkah juga jadi memang masyarakat di samping mendapat rumah juga mendapat kebun, ini perlu di lihat apakah di sebelah relokasi itu ada tanah negara yang bisa dimanfaatkan," tambah Suharyanto.

Dalam melaksanakan rencana relokasi tersebut, Suharyanto akan mengedepankan pendekatan humanis dan dialog kepada masyarakat khususnya mereka yang tinggal di kawasan beresiko. Hal tersebut dilakukannya saat bertemu langsung dengan pengungsi dan meyakinkan para pengungsi bahwa relokasi menjadi salah satu solusi terbaik demi mengantisipasi bencana susulan di masa mendatang.

Dirinya juga mengatakan, sebagaimana yang disampaikan saat peninjauan pengungsian, apabila warga yang tidak direlokasi dan tergolong tinggal di tempat aman, namun rumahnya rusak akan mendapatkan bantuan perbaikan rumah dengan rincian untuk rusak berat 60 juta Rupiah, rusak sedang 30 juta Rupiah, dan rusak ringan 15 juta Rupiah.