a. Kami mendesak dengan keras agar seluruh peraturan yang memungkinkan penugasan jaksa di BUMN dicabut. Ini bukan tentang reformasi kecil-kecilan, ini adalah tentang menyapu bersih praktik-praktik yang telah meracuni integritas lembaga negara kita. Sudah terlalu lama jaksa-jaksa ini berperan sebagai 'pelindung' di BUMN, seringkali melindungi kepentingan yang seharusnya mereka lawan.

b. Bagaimana mungkin sang penjaga menjadi tukang kebun di pekarangan yang sama yang seharusnya dia jaga? Ini bukan hanya pertanyaan etika, tapi pertanyaan fundamental tentang keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Peraturan yang membolehkan praktik semacam ini adalah tiket VIP bagi konflik kepentingan, di mana jaksa yang seharusnya mewakili negara dan rakyat, malah menjadi boneka di tangan korporasi.

5. Rekomendasi kepada Prabowo Subianto sebagai Presiden Terpilih untuk Tidak Membuat Proyek Strategis Nasional Terkunci Rapat untuk Dapat Diawasi oleh Penegak Hukum.

a. Kami mengimbau kepada Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden Terpilih, agar kedepannya dapat meluruskan kembali akal sehat dalam konteks pembangunan strategis nasional. Label "strategis" tidak boleh menjadi tameng yang melindungi proyek dari pengawasan hukum dan transparansi publik. Terlalu sering, kata ini dijadikan lisensi untuk beroperasi di balik tirai besi yang tidak dapat ditembus oleh pengawasan keadilan. Kami meminta Bapak Prabowo Subianto untuk merobohkan dinding-dinding ini, membuka jendela-jendela transparansi agar sinar matahari keadilan bisa menerangi setiap sudut proyek negara.

b. Adalah penting bahwa proyek yang diklaim sebagai "strategis" dijaga integritasnya, bukan hanya dari segi infrastruktur, tetapi juga dari segi integritas moral dan hukum. Apakah kita akan membiarkan istilah "strategis" menjadi alibi untuk kolusi dan nepotisme? Apakah kita akan membiarkan para pelaku korupsi berlindung di balik label yang seharusnya membanggakan, namun malah menjadi bercak hitam dalam tata kelola negara?