Tata Kelola berkaitan erat dengan pelayanan publik sehingga dalam 100 hari kerja Bupati Karo telah memperkuat digitalisasi pelayanan publik seperti pelayanan administrasi kependudukan dan perizinan. Bupati Karo juga telah berhasil memberantas praktik percaloan yang ada dan mendorong setiap ASN untuk menandatangani Fakta Integritas yang salah satunya adalah pemberantasan percaloan. Untuk urusan perizinan telah dipermudah tetapi sebaliknya dalam 100 hari kerja Bupati Karo juga menunjukkan ketegasannya menyegel bangunan yang tidak memenuhi perizinan yang salah satunya adalah bangunan berlantai 5 yang berada di Desa Doulu Kecamatan Berastagi.

Untuk ketertiban umum yang dikeluhkan selama ini khususnya masyarakat Kabanjahe dan Berastagi, terkait dengan permasalahan parkir dan ketertiban di Pusat Pasar maka Bupati Karo melalui OPD terkait telah melakukan penertiban sehingga dalam 100 hari sudah dilihat perubahan yang signifikan kearah yang lebih baik. Jika masih adanya yang belum tertib, ini adalah masalah waktu untuk menyadarkan masyarakat dan diperlukan kesadaran kolektif masyarakat untuk saling mengingatkan.

Dalam menjamin hak-hak masyarakat, dalam 100 hari Bupati Karo telah berhasil menyelesaikan sertifikat lahan untuk pengungsi Tahap I yang berada di Desa Bekerah, Simacem dan Sukameriah, yang diserahkan secara simbolis kepada perwakilan masyarakat Desa Bekerah, Simacem dan Sukameriah di sela-sela acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karo dalam rangka penyusunan RPJMD Kabupaten Karo 2025-2029.