Pekanbaru, Detak Indonesia--Ribuan massa demonstran yang dipimpin kelompok Cipayung Plus di DPRD Riau Jalan Sudirman Pekanbaru mendesak DPRD Riau segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) kemana raibnya dana Rp1,8 triliun sehingga Riau devisit anggaran tahun 2024.

Apabila DPRD Riau tidak melaksanakan Pansus, massa akan menuntut secara hukum DPP Partai anggota DPRD Riau. Usut maladministrasi di DPRD Riau. Massa membawa sejumlah spanduk bergambar sejumlah pejabat Riau yang mereka protes.

Kata massa mereka membawa kemarahan rakyat Riau karena devisit anggaran. Harus ada yang bertanggungjawab. DPRD Riau harus menindaklanjuti temuan BPK RI Perwakilan Riau tersebut. DPRD Riau harus mewakili suara rakyat. Tapi anggota dewan asik duduk di balik ruang AC. Devisit Anggaran ini harus ada yang bertanggungjawab.

Ada kongkalingkong antara eksekutif dan legislatif. Segera DPRD Riau bentuk Pansus karena Pansus adalah jalan suci untuk mengetahui siapa mafia-mafia anggaran di Riau ini. Banyak hak-hak rakyat sulit diwujudkan karena devisit anggaran. Kata massa DPRD memanfaatkan dana APBD untuk kegiatan mereka sendiri. DPRD Riau berkolusi dengan pemerintah, mereka bermain di hak budgetingnya itu.

Seharusnya DPRD Riau mengontrol penggunaan dana APBD. Untuk APBD mereka manfaatkan untuk keliling Indonesia. Anggota DPRD yang terlibat agar diusut. Kalau DPRD Riau berselingkuh dengan Pemerintah, habis uang rakyat ini.