“Ada sekretaris koperasi yang dipaksa mundur tanpa surat resmi. Ini cacat prosedur, dan saya sebagai anggota akan menggugat,” katanya.

Hambali juga menyinggung pengesahan APBD Perubahan yang dilakukan tanpa kehadiran bupati dalam rapat paripurna DPRD Kampar.

“Baik pengantar PPAS maupun pengesahan APBD Perubahan tidak dihadiri bupati. Ini cacat hukum,” tegasnya.

Tak hanya itu, Hambali mengungkap dugaan penyimpangan dalam penyusunan RPJMD Kampar, termasuk proses kerja sama dengan pihak universitas yang dinilai tidak sesuai aturan.

“Saya diminta menandatangani dokumen padahal tidak ada PKS-nya. Saya menolak, karena itu tidak sah,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Hambali menuduh adanya pemborosan anggaran untuk pembelian mobil dinas baru yang nilainya mencapai lebih dari Rp1,5 miliar.