​Laporan awak media ke Polres Tanah Karo melalui Polsek Berastagi langsung direspon dengan turunnya personel ke lapangan untuk membubarkan aktivitas dugaan pengutipan liar (pungli) tersebut pada pukul 21.30 WIB. Namun, tindakan kepolisian ini dinilai hanya "obat penenang" sementara.

​Jika Pemerintah Kabupaten Karo tidak tegas segera turun tangan memberikan legalitas tunggal dan transparansi pengelolaan, "perang dingin" ini berpotensi pecah menjadi konflik fisik yang lebih besar. Wisatawan tentu tidak mau menjadi korban dari ketidakmampuan pemerintah dalam menata aset daerahnya sendiri. (stm)