Ada lima Pengadilan Niaga di Indonesia. Dalam praktik hukum bisnis di Indonesia, dua istilah yang sering muncul ketika perusahaan menghadapi masalah keuangan adalah PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) dan Kepailitan. Keduanya merupakan mekanisme hukum yang memberikan jalan penyelesaian ketika debitur tidak mampu memenuhi kewajiban utangnya kepada kreditur.

Semua perkara PKPU dan kepailitan tidak diperiksa di pengadilan umum, tetapi di lembaga khusus yang disebut Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga merupakan bagian dari peradilan umum yang secara khusus menangani perkara di bidang hukum perdagangan dan komersial, termasuk sengketa kepailitan, PKPU, hak kekayaan intelektual, dan perkara bisnis lainnya. 

Pengadilan Niaga di Indonesia hanya terdapat di beberapa wilayah yakni antara lain Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar.

Dengan demikian, jika sebuah perusahaan dari daerah manapun di Indonesia mengajukan permohonan PKPU atau dinyatakan pailit, maka perkaranya akan diperiksa di salah satu Pengadilan Niaga yang disebutkan di atas, sesuai dengan domisili hukum perusahaan dan wilayah yurisdiksi yang berlaku.

Seperti diberitakan, duduk perkara perdata di balik OTT Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, adalah perkara sengketa tanah PT KD dengan ahli waris dari pemilik tanah sebelumnya.

KPK menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan suap terkait sengketa lahan antara PT Karabha Digdaya (KRB) dan warga di Depok.