Menurutnya, sikap diam dan menghindari konfirmasi justru dapat menimbulkan spekulasi negatif di tengah masyarakat, bahkan memicu dugaan adanya potensi persekongkolan dalam pengelolaan proyek.

LSM DPP TOPAN RI Wilayah Sumbagut juga mendorong pemerintah pusat agar lebih selektif dalam menempatkan pejabat di daerah, terutama pada sektor strategis seperti infrastruktur jalan, irigasi, pengairan, turap sungai yang jauh dari oengawasan yang menggunakan dana besar dari APBN.

“Jangan sampai pejabat yang ditempatkan di daerah justru tidak mampu menjawab pertanyaan publik terkait pekerjaan yang dibiayai uang negara,” tutup Rahman.

Hingga rilis ini diterbitkan, pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Riau belum memberikan klarifikasi resmi terkait berbagai pertanyaan yang disampaikan tim investigasi. (tim)