Jika terbukti, maka hal tersebut dapat masuk dalam kategori persekongkolan proyek atau penyimpangan penggunaan anggaran negara.

Potensi Jeratan Hukum Jika Terjadi Penyimpangan.

Apabila dalam proses investigasi ditemukan indikasi penyimpangan proyek APBN, maka beberapa pasal hukum berpotensi diterapkan, di antaranya:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 2: Penyalahgunaan anggaran negara yang merugikan keuangan negara.

Pasal 3: Penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat yang mengakibatkan kerugian negara.
Pasal 7 UU Tipikor
Berkaitan dengan kecurangan dalam pekerjaan konstruksi yang membahayakan keselamatan publik.

Pasal 55 KUHP
Jika terbukti terjadi persekongkolan atau kerja sama untuk melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek.

Sikap diam pejabat terkait justru memicu kecurigaan berat dari Rahman yang menyebut pejabat publik tidak boleh bersikap alergi terhadap konfirmasi maupun pertanyaan media.

Rahman juga meminta perhatian langsung dari Dody Hanggodo selaku Menteri Pekerjaan Umum, agar melakukan evaluasi terhadap proyek bermasalah rawan korupsi dan awasi ketat pejabat di lingkungan kerja yang dinilai tidak responsif terhadap pengawasan publik, terutama di Provinsi Riau. Tak jera-jera padahal Gubernur Riau non aktif Abdul Wahid, Kadis PUPR PKPP Riau Muh Arief Setiawan sudah ditahan KPK.