Ditambahkan Siti Nurbaya, Kementerian LHK mencoba berpijak pada Ketetapan MPR Nomor IX/2001 Pasal 2, 3, dan 5 untuk menyikapi masalah-masalah yang dihadapi saat ini. Untuk itu, menurut Menteri Siti KLHK masih harus dan akan mendalami setiap masukan yang ada.

 

KLHK juga akan mengundang kembali beberapa anggota BP MPR untuk membahas Tap MPR itu terkait tanah dan hutan serta konteks pembaharuan agraria dan optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam.

"Mudah-mudahan secepatnya ditindaklanjuti persiapan oleh Dirjen Planologi Prof Sigit dan Dirjen Hutan Sosial Bambang Supriyanto," jelas Menteri LHK Siti Nurbaya.

 

Ketua Lembaga Pengkajian MPR Rully Chairul Azwar saat dimintai penjelasannya mengatakan, pertemuan dengan Menteri LHK Siti Nurbaya dalam rangka mengetahui dan mengkaji implementasi Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan seluruh rakyat.

 

"Nah, dalam implementasi, kita melihat masih terjadi ketidakadilan karena praktik distribusi lahan, masih terjadi ketimpangan. Ada pengusaha yang menguasai aset begitu besar dan sebaliknya masyarakat hanya sedikit saja," ujar Rully.

 

Dalam konteks mengkaji persoalan ketidakadilan distribusi lahan tersebut, Lembaga Pengkajian MPR telah membentuk Steering Committe (SC) soal distribusi lahan yang diketuai oleh mantan hakim Mahkamah Konstitusi Maruarar Siahaan. Tim inilah yang sedang mengkaji mengenai tiga hal utama, yakni lahan untuk kepentingan ekonomi, kepentingan lingkungan, dan kepentingan ulayat atau hutan adat.

 

"Untuk itu, berbagai pihak, baik Kementerian Agraria dan juga Kementerian LHK, kami undang, kita ingin tahu lebih jauh soal ini. Dalam pertemuan dengan Menteri LHK, Siti Nurbaya menjelaskan progres yang dilakukan KLHK dalam hal distribusi lahan," katanya.(*/di)