Wasikin menambahkan, Bawaslu menyerahkan sepenuhnya kewenangan menangani seruan tagar tersebut kepada aparat kepolisian. "Itu bukan sebuah kampanye karena calon presiden dan wakil presiden belum ditetapkan. Sesuai prosesur, harus meminta izin kepada kepolisian," katanya.

Menurut Wasikin, pihaknya tidak bisa berbuat banyak jika gerakan tersebut menggelar aksi di Jawa Barat, meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat belum menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Bawaslu memandang itu dinamika, bukan masalah diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, kegiatan itu terjadi pada saat calon presiden dan wakil presiden belum ditetapkan, kalau sudah ditetapkan baru argo jalan," katanya(DI)