Pekanbaru, Detak Indonesia--Mengenai wanita malam, karaoke, panti pijat di Pekanbaru sudah tak mencerminkan Kota Pekanbaru yang Madani. Karena pihak Pemerintah tidak sungguh-sungguh melaksanakan tugas, amanah yang dititipkan oleh masyarakat. Seperti RT, RW, Lurah, Camat, Satpol PP, Kepolisian, Pemerintah, dan masyarakat di sekitarnya melakukan pembiaran. Dan tak melaksanakan dengan sungguh-sungguh menertibkan pengusaha-pengusaha maksiat yang ada di wilayah Kota Pekanbaru yang Madani.

Demikian ditegaskan Ketua Front Pembela Islam (FPI) Wilayah Kota Pekanbaru Muhammad Husni Thamrin, Kamis (31/1/2019) menyikapi maraknya dunia maksiat di Kota Madani Pekanbaru. Menurut Muhammad Husni Thamrin, maksiat dibiarkan, di mana alim ulama, tokoh masyarakat yang punya kekuatan yang mampu mencegahnya tapi melakukan pembiaran.

"Di saat kita melakukan pencegahan-pencegahan, malah ada yang mencoba membackup-nya. Hal ini perlu perhatian serius seluruh masyarakat, seluruh RT, RW, Lurah, Camat, Wali Kota, Gubernur, Satpol PP penegak Perda, dan pengusaha-pengusaha yang ada. Apabila ingin Pekanbaru benar-benar menjadi Kota Madani, maka haruslah bersama-sama menertibkan hal ini. Seperti Narkoba, Wanita Tuna Susila (WTS) sebaiknya diberikan pelatihan oleh Dinas Sosial baik untuk masa depan mereka," ujar Husni Thamrin.

Ketua Front Pembela Islam (FPI)  Pekanbaru, Muhammad Husni Thamrin

Ditegaskannya, bahwasanya seluruh lembaga-lembaga sosial, Ormas-ormas, mari bersama-sama peduli masalah ini karena ini sangat serius. "Bahwasanya kita sebagai masyarakat di Bumi Melayu yang berdasarkan "Adat Bersandikan Sara', Sara' Bersandikan Kitabullah" ini jangan menjadi kota yang penuh maksiat diskotek, panti pijat, hotel-hotel beredar di wilayah Kota Pekanbaru ini sudah tidak main-main lagi, ini sudah luar biasa jumlahnya sangat-sangat mengerikan dan hari ini masyarakat, anak-anak di bawah umur sudah jauh daripada agama, sudah jauh daripada moral sehingga siapa lagi yang peduli bila bukan kita. Marilah seluruh masyarakat, Pemeritah Kota Pekanbaru, Riau jangan ini dianggap sepele jangan sampai menunggu azab Allah akan datang di kota ini," tegas Muhammad Husni Thamrin.

Ditambahkannya, percayalah cepat atau lambat apabila ini dibiarkan, Allah pun akan turunkan di kota ini. LGBT sudah sangat banyak di Kota Pekanbaru ini. Narkoba luas sudah sangat banyak di Kota Pekanbaru ini. Dan segala macam kemaksiatan sudah ada di Kota Pekanbaru ini. 

"Apakah kita tidak melihat, apakah kita tidak mendengar, apakah kita tidak merasakan apa yang telah terjadi di kota kita. Kepada seluruh Pejuang Jurnalistik Riau khususnya Pekanbaru, marilah kita suarakan, marilah kita bangkit untuk Pekanbaru yang Madani, Pekanbaru yang Syariah. Ulama telah banyak lahir di Pekanbaru, tapi begitu juga dengan kemaksiatan. Sudah cukup banyak kemaksiatan yang ada di Pekanbaru. Demikian imbauan Front Pembela Islam (FPI) Wilayah Kota Pekanbaru dengan sangat berharap ini bisa terwujud sehingga keberkahan, hidayah diturunkah oleh Allah di negeri kita ini, negeri Bertuah, Negeri Madani, Negeri Melayu yang berpenduduk Islam. Negeri yang penuh Barokah, negeri Baidatul Warabbur Rahim.

Malam "Ladies Night" Meriah

Kamis malam ini (31/1/2019) adalah malam "Ladies Night" malam pesta yang diramaikan wanita malam di beberapa diskotek berkedok KTv di Kota Madani Pekanbaru. Tim Kalong yang ngalong sampai tengah malam melakukan investigasi dengan metoda undercover pun memantau malam "Ladies Night" ini diramaikan pengunjung wanita malam, dan "lebah jantanpun" tertarik datang. Wanita malam adalah sebagai pemancing agar lelaki ramai pula datang. KTv di Kota Pekanbaru ada dipandu oleh DJ layaknya diskotek. Pemko Pekanbaru tak ada mengeluarkan izin diskotek, tapi KTv tadi di lapangan berubah jadi arena diskotek dipandu DJ yang cukup meriah dengan gemerlap lampu dugem. Tiket masuk beragam ada Rp100 ribu/orang dan ada juga Rp180 ribu/orang. Air mineral di luar biasa harganya Rp3.300 sebotol,  di dalam KTv berpraktik diskotek harganya selangit sekitar Rp35.000/botol. Itulah dunia hiburan malam. 

Tak hanya diskotek berkedok karaoke yang ramai, arena gelanggang permainan (gelper) pun mulai pagi, siang, sore hari, sampai tengah malam tadi diramaikan pemain "judi". Apakah Arena gelper ini ada membayar pajak? Kalau ya bayar pajak, apa dasarnya bayar pajak? Apakah arena judi merupakan Perusahaan Kena Pajak (PKP) atau Non PKP seperti juga media online yang beberapa perusahaan yang mau kerja sama meminta media online harus PKP atau Non PKP.(tim)