Menurut Hasri, lahan HGU PT BBSI yang diserobot dan dikuasai oleh PT BIP yang luasannya mencapai 600 Ha itu, kini sudah ditanami dengan kelapa sawit oleh pihak PT BIP, bahkan kondisi kelapa sawit yang ditanam PT BIP itu sudah meninggi yang panennya dengan cara mengegrek.

Batas batas lahan HGU PT BBSI yang diserobot PT BIP itu sebenarnya sudah jelas tapal batasnya, bahkan di setiap beberapa meter dibuatkan tanda patok batas, yang terjadi semua patok batas yang dipasang PT BIP atas dasar peta dari BPN hilang lenyap secara keseluruhan, namun masih bisa ditandai dimana saja patok batas itu dengan pedoman peta lokasi HGU PT BBSI.

Ditambahkan Hasri lagi, sekarang pihaknya memulai kembali dengan membuatkan laporan ke pihak yang terkait sehubungan dengan hilangnya lahan HGU PT BBSI dengan luasan sekitar 600 Ha itu, sebab beberapa kali dimusyawarahkan dengan pihak PT BBSI tidak pernah mendapatkan kata sepakat, artinya kata Hasri, PT BBSI tetap meminta lahan yang digarap oleh PT BIP seluas sekitar 600 Ha itu.
          
"Karena pihak PT BIP bersikukuh bahwa lahan HGU PT BBSI itu didapatkannya dari masyarakat tempatan dengan cara mengganti rugi lahan, memang sebaiknya diselesaikan secara hukum saja, karena Negara kita ini adalah Negara hukum, kalau PT BBSI bertindak dengan cara menebang paksa semua tanaman kelapa sawit yang ada di lahan HGU PT BBSI bisa saja, tapi nanti akan terjadi keributan," ujar Hasri.