"Masyarakat Pantai Cermin yang menolak pembangunan PKS PT Kampar Alam Mas Inti (KAMI), akan kami advokasi demi kelestarian lungkungan dan meminimalisir dampak sosial lainnya," ucapnya.

"Kajian-kajian ilmiah dan penegakan aturan akan kita dukung dan kita akan menemui Instansi/Dinas terkait yang menangani perizinan PKS tersebut, apabila memang tidak layak agar dihentikan," tegasnya.

Ia juga mengingatkan jangan sampai ada 'Oknum Pejabat' yang main mata dan membantu berdirinya perusahaan-perusahaan secara non prosedural di wilayah Provinsi Riau khususnya Kabupaten Kampar.

Sebagaimana dilansir riaukepri.com, FMP2C dalam musyawarah menyepakati 3 point kesepakatan yakni, BPD mengirim surat penghentian pekerjaan pembangunan PKS PT KAMI selama penyelesaian status tanah lokasi pembangunan. Menuntut PTPN V mengembalikan lahan HGU pada posisi awal untuk dicadangkan bagi perkembangan Pantai Cermin ke depan. 

Jika PT KAMI tidak mengindahkan surat penghentian sementara itu, maka masyarakat akan menghentikan secara paksa.