Kalau ditelaah dalam laporan Pansus I dan II, menyebut ada pungli pada retribusi jasa umum.

Berarti, kata dia, terjadinya pengangkangan, terjadinya pembangkangan dan terjadinya ketidakpatuhan akan Peraturan Daerah dan regulasi peraturan perundangan.

Ada beberapa dinas terindikasi melakukan mal administrasi, sehingga terjadi penyelewengan kekuasaan keuangan daerah, cetusnya.