"Kita berharap ke depan tidak ada lagi pejabat Kampar penyandera jasa umum, mengangkangi regulasi peraturan perundangan dengan menerbitkan peraturan dinas yang memberatkan masyarakat. Tidak ada lagi konspirasi penyanderaan di Kampar," jelasnya.

Karena kebijakan retribusi yang dipungut sangat memberatkan masyarakat dan peraturan yang dibuat oleh dinas ini salah dan mengkangkangi perda dan regulasi peraturan perundangan, ungkapnya.

"Sekali lagi, saya minta agar Bupati Kampar bisa menindak tegas oknum yang tidak mengindahkan peraturan tersebut," tegasnya.

Sehingga tidak ada lagi catatan-catatan DPRD Kampar disampaikan dalam laporan Pansus tentang LKPJ Bupati Kampar akan hal itu. (Syailan Yusuf)