Dari tahun ke tahun, berdasarkan laporan BPK RI selalu menjadi catatan untuk diperbaiki dan saran atas maksud yang dibuat, tetapi selalu diabaikan.

"Untuk itu, saya meminta kepada Bupati Kampar untuk tidak gamang mengambil tindakan terhadap ulah oknum pejabat Kampar yang melakukan pungutan liar (Pungli) terutama di bidang retribusi. 

Ini merupakan tindakan pembangkangan dan ketidakpatuhan terhadap Perda Kabupaten Kampar Nomor 7 tahun 2012 dan regulasi peraturan perundangan yang ada, sebutnya.

"Saya minta agar hal ini menjadi perhatian Bupati Kampar," ujarnya dihadapan Bupati Kampar, Ketua DPRD Kampar, Sekda Kampar dan Anggota DPRD Kampar dan Pejabat Kampar.