Sementara di tempat terpisah, Pengamat Hukum Pidana Dr M Nurul Huda, menjelaskan setiap pungutan yang diatur oleh regulasi dan sudah diundangkan oleh Pemerintah harus dipertanggungjawabkan dan diaudit oleh auditor. Menurut Nurul, bisa saja BPK atau Auditor independen, tidak persoalan besar atau kecil, apalagi terkait ke potongan TBS petani sawit.

“Semua ada aturannya dan tidak boleh ada pembenaran apapun untuk berdalih, ini negara hukum. Saya sudah meminta Ketua Umum DPP Apkasindo untuk membuat laporan ke Polda Riau, ini akan membuat terang benderang siapa yang menikmati potongan yang jumlahnya cukup fantastis tersebut,” kara Huda yang juga Dosen Pascasarjana Hukum UIR. Nurul juga sebagai Dewan Pakar DPP Apkasindo. (*/rls.sdp/azf)